Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
Pedoman Organisasi |
||
1. | PERMA 1 2017 tentang perubahan PERMA 7 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan MA RI | Download |
2. | PERMA 7 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan MA RI | Download |
3. | Peraturan Presiden RI No.13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung | Download |
4. | Peraturan Presiden RI No.14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung | Download |
5. | Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan | Download |
6. | Undang-undang RI No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung | Download |
7. | Undang-undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman | Download |
8. | Undang-undang RI No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama | Download |
9. | Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 | Download |
Pedoman Pengelolaan Personil/ Pegawai |
||
1. | Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS | Download |
2. | Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertek Pensiun PNS dan Janda Duda | Download |
3. | KMA 192 Tahun 2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama | Download |
4. | KMA 193 Tahun 2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama | Download |
5. | Surat Sekma Nomor 149-1_2014 tentang Pemberian Ijin Cuti untuk Memenuhi Kewajiban Agama | Download |
6. | Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil | Download |
7. | Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara | Download |
8. | Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun | Download |
9. | Surat Kepala BKN Nomor K.26-30 V.7-3 99 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil | Download |
10. | SK Kabawas Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Kinerja dan Penilaian Integritas Pengadilan | Download |
11. | Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian PNS | Download |
12. | PERSEKMA Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja di Llingkungan MA RI | Download |
13. | Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian | Download |
14. | PERKA BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil | Download |
15. | Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI | Download |
16. | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI | Download |
17. | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya | Download |
18. | Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya | Download |
19. | Peraturan Pemerintah RI No.14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil | Download |
20. | Peraturan Pemerintah RI No.3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil | Download |
21. | Peraturan Pemerintah RI No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil | Download |
22. | Peraturan Pemerintah RI No.05 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil | Download |
23. | Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil | Download |
24. | Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil | Download |
25. | Undang-undang RI No.08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian | Download |
26. | Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil | Download |
27. | Peraturan Pemerintah RI No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil | Download |
28. | Peraturan Pemerintah RI No.40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. | Download |
29. | Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya | Download |
30. | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya | Download |
31. | Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim | Download |
Pedoman Pengelolaan Keuangan |
||
1. | PMK 112 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Keluaran TA 2021 | Download |
2. | PMK 208 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran | Download |
3. | PMK 206 Tahun 2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2019 | Download |
4. | PP No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara | Download |
5. | PMK 87 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak | Download |
6. | PMK 51 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKAKL | Download |
7. | PERSEKMA Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan MARI | Download |
8. | Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non Belanja Pegawai. | Download |
9. | Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS. | Download |
10. | Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah. | Download |
11. | Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-33 Tahun 2008 tentang Pedoman Belanja | Download |
12. | Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. | Download |
13. | Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja. | Download |